Welcome!!

Senin, 17 Oktober 2011

SEJARAH, PRINSIP, KONSEP, & ALIRAN KOPERASI

KOPERASI adalah suatu organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh suatu kelompok organisasi demi kepentingan bersama dan kegiatan ini berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip gerakan ekonomi rakyat.



1.   SEJARAH KOPERASI

1.1.   SEJARAH KOPERASI DI DUNIA

Gerakan koperasi pertama kali diterapkan oleh Robert Owen (1771 - 1858), yaitu dalam usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Lalu gerakan koperasi ini dikembangkan oleh seorang pendiri toko koperasi di Brighton – Inggris, yang bernama William King (1786 - 1865). Pada 1 Mei 1828, William King menerbitkan sebuah publikasi bulanan yang bernama “The Cooperator”, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Pada tahun 1844 di Rochdale – Inggris, berdirilah sebuah koperasi modern, sampai pada tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit koperasi.
Selain di Inggris, koperasi juga mulai berkembang di sejumlah negara. Misalnya, di Jerman koperasi berkembang pada tahun 1818 – 1888, yang dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Raiffeisen. Di Denmark, koperasi berkembang pada tahun 1808 – 1883 yang dipelopori oleh Herman Schulze dan juga oleh Pastor Christiansone yang mendirikan koperasi pertanian. Lalu di Perancis, perkembangan koperasi dipelopori oleh Charles Fourier dan Louis Blanc yang mendirikan Koperasi Produksi yang mengutamakan kualitas barang.
Lalu pada tahun 1862, dibentuklah sebuah Pusat Koperasi Pembelian yaitu CWS (Cooperative Wholesale Society). Dan pada tahun 1896 di London, terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance), maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

1.2.   SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

Pada tahun 1896 di Purwokerto, Patih Raden Ngabei Aria Wiria Atmaja, mendirikan sebuah Bank Simpan Pinjam dengan model koperasi kredit seperti di Jerman, untuk menolong teman – temannya para pegawai negeri (priyayi), yang makin menderita karena terjerat oleh para “lintah darat” yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Bank tersebut diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” yang artinya Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto, atau dalam bahasa Inggris “The Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants”.
Cita – cita tersebut dilanjutkan oleh seorang asisten residen Belanda, yang bernama De Wolffvan Westerrode. Ia pergi ke Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan menjadi Bank Pertolongan, Tabungan, dan Pertanian, karena menurutnya para petani juga perlu dibantu dari jeratan para “lintah darat”. Ia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi. Ia pun mendirikan lumbung – lumbung desa yang akan dijadikan Koperasi Kredit Padi. Tetapi pada saat itu, pemerintah Belanda berpendapat lain. Bank Pertolongan, Tabungan, dan Pertanian, dan lumbung – lumbung desa tersebut tidak dijadikan koperasi, tetapi pemerintah Belanda membentuk lumbung – lumbung desa baru, bank – bank desa, rumah gadai, dan centrale kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang merupakan badan usaha pemerintah dan dipimpin oleh pemerintah.
Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915, dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging. Lalu pada tahun 1920, diadakan Cooperative Commissie, yang bertugas menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Komisi ini diketuai oleh Dr. J. H. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen.
Pada tahun 1927, dibuat peraturan Regeling Inlandschhe Cooperatieve. Pada tahun yang sama, terbentuklah Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdirilah Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.
Pada tahun 1942 saat Jepang menduduki Indonesia, didirikan koperasi Kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan dengan baik, akan tetapi fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengambil keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
Pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Pada saat itu dibentuklah SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia). Kemudian tanggal tersebut, ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1960 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Setahun kemudian (1961), diselenggarakan MUNASKOP I (Musyawarah Nasional Koperasi I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Kemudian pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 14 tahun 1965, mengenai prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis, dan Komunis) diterapkan dalam koperasi. Pada tahun ini juga, diselenggarakan MUNASKOP II (Musyawarah Nasional Koperasi II) di Jakarta.
Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 12 tahun 1967, mengenai pokok – pokok perkoperasian disempurnakan dan diganti dengan Undang – Undang No. 25 tahun 1992, mengenai perkoperasian. Kemudian pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995, mengenai kegiatan usaha simpan pinjam dan koperasi. Bapak Koperasi Indonesia adalah Mohammad Hatta.

2.   PRINSIP KOPERASI

Prinsip Koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan oleh Federasi Koperasi Non-pemerintah Internasional atau yang dikenal dengan sebutan ICA (International Cooperative Alliance) adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, serta pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.
Berikut ini adalah beberapa prinsip – prinsip koperasi, yaitu : Prinsip Munkner, Prinsip Rochdale, Prinsip Raiffeisen, Prinsip Herman Schulze, Prinsip ICA (International Cooperative Allience), Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12 tahun 1967, dan Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25/1992

2.1.   PRINSIP MUNKNER

•    Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
    Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
    Pengembangan dan pendidikan anggota
    Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
    Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis
    Modal yang berkaitan dengan aspek sosial, tidak dibagi
    Efisiensi ekonomi dari perusahaan  koperasi
    Perkumpulan dengan sukarela
    Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
    Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

2.2.   PRINSIP ROCHDALE

    Keanggotaan bersifat terbuka
    Pengawasan secara demokratis
    Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip – prinsip anggota
    Bunga atas modal dibatasi
    Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa para anggota
    Penjualan sepenuhnya dengan tunai
    Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
    Netral terhadap politik dan agama

2.3.   PRINSIP RAIFFEISEN

    Swadaya
    Daerah kerja terbatas
    Sisa hasil usaha untuk cadangan
    Tanggung jawab anggota tidak terbatas
    Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
    Usaha hanya kepada anggota
    Keanggotaan atas dasar watak dan bukan uang

2.4.   PRINSIP HERMAN SCHULZE

    Swadaya
    Daerah kerja tidak terbatas
    Sisa hasil usaha untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
    Tanggung jawab anggota terbatas
    Pengurus bekerja untuk mendapat imbalan
    Usaha tidak terbatas dan tidak hanya untuk anggota

2.5.   PRINSIP ICA (INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE)

    Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
    Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara
    Modal menerima bunga yang terbatas
   Sisa hasil usaha dibagi 3 : untuk cadangan, masyarakat, dan dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing
    Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus
•  Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional

2.6.   PRINSIP KOPERASI INDONESIA MENURUT UU NO. 12/1967

    Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
    Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi  sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi
    Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota
    Adanya pembatasan bunga atas modal
    Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
    Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
•  Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

2.7.   PRINSIP KOPERASI INDONESIA MENURUT UU NO. 25/1992

    Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
    Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
•    Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan jasa usaha para anggota
    Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
    Kemandirian
    Pendidikan perkoperasian
    Kerjasama antar koperasi



3.   KONSEP KOPERASI

Konsep Koperasi dibagi menjadi 3 konsep, yaitu : Konsep Koperasi Barat, Konsep Koperasi Sosialis, dan Konsep Koperasi Negara Berkembang.
     
3.1.   KONSEP KOPERASI BARAT

Dalam konsep ini, Koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang – orang yang memiliki persamaan kepentingan, yang bermaksud mengurus kepentingan anggota – anggotanya, dengan tujuan menciptakan keuntungan bagi anggota – anggotanya maupun koperasi itu sendiri.

3.2.   KONSEP KOPERASI SOSIALIS

Dalam konsep ini, Koperasi direncanakan & dikendalikan oleh pemerintah, dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Koperasi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan – tujuan sistem sosialis – komunis.

3.3.   KONSEP KOPERASI NEGARA BERKEMBANG

Dalam konsep ini, Koperasi sudah berkembang karena adanya dominasi campur tangan dari pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya, dengan tujuan meningkatkan kondisi sosial – ekonomi anggotanya.


4.   ALIRAN KOPERASI

4.1.   LATAR BELAKANG TIMBULNYA ALIRAN KOPERASI

Aliran Koperasi timbul, karena adanya keterkaitan hubungan antara Ideologi, Sistem Perekonomian dan Aliran Koperasi. Bentuk keterkaitan hubungan tersebut, dapat digambarkan dalam sebuah tabel di bawah ini

HUBUNGAN  IDEOLOGI, SISTEM PEREKONOMIAN & ALIRAN KOPERASI

IDEOLOGI
SISTEM PEREKONOMIAN
ALIRAN KOPERASI
LIBERALISME
/
KAPITALISME

SISTEM PEREKONOMIAN
BEBAS / LIBERAL

YARDSTICK
KOMUNISME
/
SOSIALISME

SISTEM PEREKONOMIAN
SOSIALIS

SOSIALIS
TIDAK TERMASUK LIBERALISME
DAN
KOMUNISME

SISTEM PEREKONOMIAN
CAMPURAN

PERSEMAKMURAN
(COMMONWEALTH)

4.2.   JENIS - JENIS ALIRAN KOPERASI
              
Aliran Koperasi dibagi menjadi 3 jenis aliran, yaitu : Aliran Yardstick, Aliran Sosialis, dan Aliran Persemakmuran  (Commonwealth).

4.2.1.  ALIRAN YARDSTICK

Menurut aliran ini, Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi. Maju tidaknya koperasi tergantung dari para anggotanya sendiri, karena pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah – tengah masyarakat.
Aliran ini dijumpai pada negara – negara yang berideologi liberalis / kapitalis, atau negara – negara yang menganut sistem perekonomian liberal. Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama di negara – negara barat, dimana industri berkembang secara pesat. Misalnya : Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, Denmark, Swedia, dll.

4.2.2.  ALIRAN SOSIALIS

Menurut aliran ini, Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.
Aliran ini dijumpai pada negara – negara yang berideologi sosialis / komunis, atau negara – negara yang menganut sistem perekonomian sosialis. Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara – negara Eropa bagian Timur dan Rusia

4.2.3.  ALIRAN PERSEMAKMURAN (COMMONWEALTH)

Menurut aliran ini, Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Selain itu, koperasi dipandang sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan penting dalam struktur perekonomian masyarakat.
Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat kemitraan / partnership, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.
Aliran ini dijumpai pada negara – negara yang memiliki ideologi selain ideologi liberalis dan komunis, atau negara – negara yang menganut sistem perekonomian campuran.

4.3.   SCHOOLS OF COOPERATIVES

Didalam buku karangan E. D. Damanik yang berjudul “Kemakmuran Masyarakat Berdasarkan Koperasi”, koperasi dibagi menjadi 4 aliran atau Schools Of Cooperatives, berdasarkan peranan dan fungsinya dalam konstelasi perekonomian negara, yakni : Cooperative Commonwealth School, School of Modified Capitalism / School of Competitive Yardstick, The Socialist School, dan Cooperative Sector School.

4.3.1.      COOPERATIVE COMMONWEALTH SCHOOL

  Suatu paham yang merupakan sebuah cerminan sikap yang menginginkan dan memperjuangkan, agar prinsip-prinsip koperasi diberlakukan pada bagian luas kegiatan manusia dan lembaga, sehingga koperasi memberi pengaruh dan kekuatan yang dominan di tengah masyarakat.
Mohammad Hatta (Bapak Koperasi Indonesia), dalam pidatonya pada tanggal 23 Agustus 1945 dengan judul “Indonesia Aims and Ideals”, mengatakan bahwa yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah suatu kemakmuran masyarakat yang berasaskan koperasi (what We Indonesians want to bring into existence is a Cooperative Commonwealth).

4.3.2. SCHOOL OF MODIFIED CAPITALISM / SCHOOL OF COMPETITIVE YARDSTICK

Suatu paham yang menganggap koperasi sebagai suatu bagian dari sistem kapitalisme, namun memiliki suatu perangkat peraturan yang menuju pada pengurangan dampak negatif dari kapitalis.

4.3.3.      THE SOCIALIST SCHOOL

Suatu paham yang menganggap koperasi sebagai suatu bagian dari suatu sistem sosialis.

4.3.4.      COOPERATIVE SECTOR SCHOOL

Suatu paham yang menganggap filsafat koperasi sebagai sesuatu yang berbeda dari sistem kapitalisme maupun sosialisme.



# Sumber :  
WIKIPEDIA INDONESIA
STAFFSITE GUNADARMA 1 
STAFFSITE GUNADARMA 2


BY : EDGAR ARGA S. M. / 12210240

1 komentar:

  1. Saya Widaya Tarmuji, saya menggunakan waktu ini untuk memperingatkan semua rekan saya INDONESIA. yang telah terjadi di sekitar mencari pinjaman, Anda hanya harus berhati-hati. satu-satunya tempat dan perusahaan yang dapat menawarkan pinjaman Anda adalah TRACY MORGAN LOAN FIRM. Saya mendapat pinjaman saya dari mereka. Mereka adalah satu-satunya pemberi pinjaman yang sah di internet. Lainnya semua pembohong, saya menghabiskan hampir 32 juta di tangan pemberi pinjaman palsu.

    Tapi Tracy Morgan memberi saya mimpi saya kembali. Ini adalah alamat email yang sebenarnya mereka: tracymorganloanfirm@gmail.com. Email pribadi saya sendiri: widayatarmuji@gmail.com. Anda dapat berbicara dengan saya kapan saja Anda inginkan. Terima kasih semua untuk mendengarkan permintaan untuk saran saya. hati-hati

    BalasHapus